Kalau kita berbicara tentang kondisi kehidupan yang stabil dalam suatu masyarakat factor utama yang dapat mendorong kehidupan masyarakat menuju suatu kondisi ekonomi yang sustantabel adalah bagaimana memanfaatkan segala pra-kondisi yang ada agar dapat menciptakan lapangan kerja.
Kondisi kehidupan masyarakat kita saat berada dalam suatu situasi dimana segala harapan tertujuh pada pemerintahan kita. Dengan pembentukan pemerintahan kelima dengan komposisi total 17 Menteri dan 38 Sekretaris Negara masyarakat mengharapkan suatu system politik yang dapat mengarahkan segala kebijakan politik pemerintah menuju kesejahteraan rakyat.
Karena dari hasil potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara kita dan penghasilan pajak Negara dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kita butuhkan adalah suatu system politik yang baik. Dengan demikian dapat mengatur segala kehidupan rakyat secara teratur.
Sungguh menyedihkan jika kita melihat ketidakadilan social dan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Hal tersebut terjadi karena disebabkan factor lemahnya system politik dalam pemerintahan kita selama 10 tahun, dengan demikian kebijakan politik yang diambil cenderum lebih berpihak pada kepentingan kelompok daripada kepentingan nasinal atau berpihak pada rakyat miskin.
Untuk itu perlu membangun kesadaran rakyat akan suatu system politik ideologis, agar kemudian masyarakat dapat memahami bahwa dalam setiap kehidupan membutuhkan perjuangan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya, bahwa sebagai warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan konstribusi mereka kepada Negara.
Kewajiban pemerintah adalah bagaimana menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis dalam keluarga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat adalah kebijakan politik pemerintah merupakan kunci menuju kemakmuran rakyat. Oleh karenanya kebutuhan hidup masyarakat yang harus diutamakan demi menjamin harmonisasi kehidupan bermasyarakat.
Oleh karena itu ketidakadilan sosial politik dan ekonomi yang terjadi diberbagai kehidupan masyarakat dan sentralisasi ekonomi-semua aktivitas ekonomi berpusat di Dili menyebabkan migrasi penduduk dari Desa ke kota. Petani yang begitu kaya akan Perkebunan, ladang sawah dan kopi kebanyakan harus meningalkan ladang sawah dan kopi untuk mencari hidup dikota.
Muncul pemikiran baru atau konsep politik pembangunan ekonomi bangsa dari beberapa pemimpin politik di Negara kita bahwa pembangunan ekonomi rakyat yang sustentabel yaitu; pertama melalui investasi asing, dan yang kedua pendapatan minyak dan gas yang ada diprioritaskan pada sektor infrastruktur terutama pendidikan, kesehatan dan pertanian merupakan kunci bagi kecerdasan dan kemakmuran petani dan buruh. Sebagai generasi muda penulis sangat setuju dengan point kedua, karena kita membutuhkan manusia yang berkwalitas dengan memiliki cita-cita yang jelas dalam membangun kesadaran rakyat akan pembangunan bangsa.
Bagaimana merealisasikan konsep politik tersebut? Perubahan dalam konstitusi merupakan faktor yang determinan bagi tercapai tujuan tersebut. Perubahan mendasar tersebut mencakupi Undang-Undang tentang Fundus Petrolio, Pertanahan, Perburuhan dan Undang-Undang Investasi. Untuk itu perubahan UU Pertanahan, Perburuhan dan Investasi merupakan suatu tuntutan yang sesuai dengan kondisi riil. Agar pemerintah dapat melakukan investasi pada sektor kesehatan, pertanian dan sektor pendidikan. Investasi pada sektor pendidikan yang terarah merupakan faktor yang fundamental dan dapat mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkesadaran dalam pembangunan bangsa.
Namun perubahan yang mendasar terhadap kebijakan politik dalam negeri pun harus mengikuti arus “Pasar Bebas”, karena kebijakan politik pemerintahan pertama kita telah menandatanggani konvensi internasional tentang Ekonomi Pasar Bebas. Oleh karena itu perlu mengatur dan mendorong sektor pribadi dan sektor pertanian/koperasi kita agar dapat bersaing dengan para investor asing.
Karena Kebijakan politik pemerintahan Marie Alktiri menetapkan Negara kita memasuki system ekonomi pasar bebas. Disatu sisi dengan tujuan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi Negara melalui kerjasama bilateral Negara-negara ASEAN, namun disisi lain tidak dapat mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh rakyat kecil dalam kehidupan mereka menghadapi inflasi ekonomi yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, pemerintahan sekarang mengunakan kurse monoter untuk mengontrol harga produk local, pemerintah tidak dapat mengontrol harga barang-barang import. Kondisi demikian akan terus berlanjut jika tidak terjadi suatu perubahan yang signifikan dalam system politik dalam pemerintahan kita.
Maka dampak dari Kebijakan Politik Pemerintahan Pertama membawa Timor-Leste masuk dalam “Ekonomi Pasar Besar” akan menghantarkan rakyat Timor-Leste menuju ke kemiskinan dan teralienasi dari negerinya sendiri karena para pemodal besar kapitalis akan datang dengan tujuan menguasai seluruh bisnis di Timor-Leste.
Ketidaksiapan kita secara politik dan ekonomi, kita akan kalah dalam persaingan bisnis di Timor-Leste dengan orang-orang yang bermodal. Karena mereka dapat mempengaruhi setiap kebijakan politik karena mereka memiliki modal untuk berinvestasi. Oleh karena ketidaksiapan secara politik dan ekonomi dalam setiap keputusan politik para pemodal asing akan selalu bermain untuk mempengaruhi setiap kebijakan politik dengan tujun untuk mengoalkan kepentingan mereka menuju akumulasi modal.
Kita membutuhkan suatu perubahan yang dapat merubah system politik yang ada dengan tujuan meratifikasi kembali segala kebijakan politik yang tidak menguntungkan rakyat kita sendiri dan diganti dengan system ekonomi rakyat menuju kesejahteraan rakyat banyak, dengan demikian segala kebijakan politik kita berpihak pada kepentingan rakyat kita sendiri. Selain kebijakan politik tentang pasar bebas, kebijakan politik luar negeri untuk masuk menjadi anggota ASEAN. Sebenarnya terlalu dini untuk menetapkan kebijakan politik luar negeri Regional untuk menjadi bagian dari ASEAN.
Seharusnya pemerintah lebih memperioritaskan perbaikan kondisi kehidupan rakyat dengan mempersiapkan sumberdaya manusia secara matang melalui, agar pemerintah tidak harus mengutamakan suatu kerjasama yang membebani kehidupan masyarakat kita selama membangun perekonomian bangsa dalam tahap pembangunan Negara. Misalnya politik luar negeri Negara untuk menjadi anggota Negara ASEAN, perlu adanya suatu konsultasi dengan seluruh komponen bangsa terutama assosiassi profisional kita seperti AMTL(Assosiassi Mediku Timor-Leste), CCI(Camara Comercio Industria), Assosiasi Pengacara Timor-Leste dan lain sebagainya. Apakah sudah saatnya bagi Timor-Leste untuk bisa menjadi anggota ASEAN atau tidak?
Tiga Pilar system Ekonomi kita; Sektor Publik, Sektor Pribadi dan Sektor Pertanian/Koperasi
System Ekonomi Negara kita dibangun diatas tiga pilar; Sektor Publik, Sektor Pribadi dan Sektor pertanian/koperasi. Ketiga sector tersebut merupakan potensi besar bagi terciptanya lapangan kerja untuk generasi kita. Rakyat kita akan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya ketika nasib mereka dan kebutuhan hidup mereka terpenuhi dengan tidak adanya diskriminasi ekonomi
Pertumbuhan penduduk yang begitu berkembang dengan cepat membuka mata hati kita untuk membangunkan kesadaran kita dan kesadaran rakyat akan kondisi-kondisi kehidupan riil yang penuh dengan pengganguran(desemprego). Meningkatnya angkah pengganguran dari tahun ke tahun selama dua belas tahun ini menujukan Negara bukannya berada dalam suatu kondisi yang mengarahkan kita semua pada suatu masalah social yang besar, sewaktu-waktu dapat meledak bagaikan bom waktu.
Para pemimpin kita seharusnya membuka mata mereka, rakyat membutuhkan suatu kebijakan politik yang dapat merubah pola hidup mereka dari ketergantungan kearah pola hidup yang merdeka artinya dengan menciptakan kondisi-kondisi dimana rakyat dapat percaya akan segala sesuatu yang ada disekitar mereka. Bahwa segala sesuatu yang mereka memiliki ada harga jualnya untuk dapat dijadikan uang guna mencukupi kehidupan mereka. Untuk menghilangkan ketergantungan rakyat kita, ini adalah tugas para pemimpin partai politik, karena rakyat kita membutuhkan pengetahuan secara non-formal tentang segala aspek pendidikan politik terhadap pembangunan ekonomi. Ketika para pimpinan partai politik dan kader-kader partai politik memberikan pendidikan non-formal dan mengajari rakyat kecil tentang politik dan bagaimana membangun ekonomi rakyat yang mandiri melalui sebuah badan organisasi koperasi itu berarti kita merubah pola hidup rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian.
Sebagai pemimpin atau kader harus betul-betul memahami bahwa setiap aktivitas partai partai politik bertujuan untuk mendidik bukan hanya sekedar mendirikan Partai dan strukturnya kemudian setelah itu membiarkannya setiap lima tahun sekali. Partai politik harus bekerja pro-aktif selama kurung waktu setelah pemilihan umum.
Dengan demikian pemahaman rakyat akan suatu konsep politik-ideologis partai adalah untuk membangun dan menghidupkan perekonomiannya. Hanya dengan suatu konsep pembangunan ekonomi yang terarah secara politis dan ideologis dapat membebaskan rakyat secara ekonomis dari ketergantungan. Dan sekarang kembali kepada kita semua yang manakala berdiri didepan rakyat kita sebagai pemimpin partai yang akan memimpin negara ini, kemauan dan kebesaran hati kita untuk berbuat sesuatu yang dapat menghidupkan rakyat kita dan merubah mentalitas ketergantungan menuju kemandirian dan kesuksesan dalam pembangunan ekonomi mereka.
Dengan kondisi riil yang kita hadapi sekarang kita membutuhkan suatu perubahan, suatu perubahan yang memerlukan minimal pengetahuan tentang apa yang harus dirubah, mengapa harus dirubah, yang mana keadaan sekarang yang harus dirubah, seberapa nyata perubahan itu harus dilakukan, seberapa lama perubahan itu dapat dilakukan, dan yang sangat penting adalah apakah ada kekuatan untuk merubah itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menyangkut bukan hanya masalah implementatif, tetapi masalah-masalah ideologi yang sekarang ini justru sudah tidak dianggap penting lagi oleh partai-partai politik yang ada.
Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sifatnya mendasar terhadap haluan pembangunan, menjaga kemandirian ekonomi terhadap pengaruh globalisasi, Bank Dunia, IMF, WTO, dapat dilakukan hanya oleh suatu pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang sangat kuat.
Ketika kita berbicara tentang lapangan kerja, kita berbicara tentang kelangsungan hidup masyarakat dalam sebuah negara. Itu adalah merupakan tanggungjawab pemerintah bagaimana menciptakan lapangan kerja dan bagaimana mempekerjakan seseorang.
Kalau kita mengamati secara baik-baik Negara kita telah memiliki pra-kondisi untuk menciptakan lapangan kerja di Timor-Leste, pra-kondisi yang dimaksud adalah system ekonomi kita. Walaupun dengan gaji yang minimum akan tetapi ada beberapa tahapan-tahapan untuk menciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Sekarang tinggal bagaimana setiap pemimpin kita yang mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Menteri dan Sekretaris Negara memiliki jiwa besar dan kemauan besar dalam melihat keadaan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat kita. Prioritas apa yang dapat memberikan orang pekerjaan agar masyarakat kita bukannya hanya menunggu akan tetapi siap untuk bekerja.
Dari system ekonomi yang ditetapkan oleh ke-88 anggota assembeleia konstituente yang secara otomatik berubah menjadi Parlemen Nasional telah menetapkan Tiga pilar system ekonomi Negara kita yaitu; Sektor Publik, Sektor Pribadi dan Sektor Pertanian/Koperasi. Ketiga sektor tersebut memiliki potensi bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, namun semuanya tergantung pada konsep politik seorang menteri/sekretaris negara dalam melihat kondisi riil yang ada sehingga dalam pembuatan kebijakan politik betul-betul mengabdi kepada kepentingan rakyat ketimbangan kepentingan kelompok atau organisasi politiknya, dalam hal ini dengan konsep politik yang ada dapat menciptakan lapangan kerja.
SEKTOR PUBLIK
Sector public memiliki pra-kondisi untuk menciptakan lapangan kerja kalau kita ada kemauan dan keinginan untuk menciptakan lapangan kerja. Misalnya kementerian kesehatan, kementerian pendidikan dan kementerian pertanian, dari ketiga kementerian tersebut memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu pemerintah dapat membentuk sebuah badan usaha milik Negara (BUMN). BUMN tersebut yang akan mengarahkan segala sesuatu yang milik Negara untuk kepentingan nasional bagi kelangsungan hidup rakyat kita.
Kerjasama yang baik antara seluruh kementerian. Misalnya kerjasama antara kementerian kesehatan, Pendidikan dan kementerian social, ketiga kementerian itu dapat membangun sebuah kompleks perumahan buat para manula dan kompleks bagi orang-orang cacat, dua kondisi ini sudah dapat menciptakan pekerjaan. Karena para manula dan orang cacat membutuhkan perawatan yang intensif.
Pemerintah dapat menetapkan satu kebijakan politik bersama menjadi dekret undang-undang yang specific tentang kerja social tersebut melalui suatu kerjasama antar kementerian-kementerian dalam pemerintahan yang memiliki potensi untuk mempekerjakan pekerja melalui program-program pemerintah. Namun hal itu tergantung pada pandang sesesorang dalam melihat kondisi riil yang sebenarnya.
Kementerian Pendidikan, salah satu kondisi untuk dapat menciptakan lapangan kerja adalah melalui suatu kebijakan politik untuk menetapkan pembukaan perpustakaan nasional selain di Ibukota Dili perpustakaan nasional juga dapat dibuka di semua distrik. Hal tersebut dapat memberikan akses kepada para pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan referensi dari semua buku yang disediakan oleh Negara, dan mengembangkan etops membaca para mahasiswa dan pelajar. Selain memberikan akses kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan bagi terciptanya lapangan kerja.
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dengan kerjasama antara kedua kementerian dapat menetapkan satu kebijakan bersama, selain santunan untuk para manula(Idouso), para manula/idouso tersebut seharusnya bukan saja menerima $30 dolar per bulan tetapi membutuhkan suatu perhatian dan perawatan khusus.
Oleh karena itu para manula/idouso harus ditempatkan ditempat khusus di setiap Distrik dengan perhatian dan perawatan yang khusus, terutama masalah kesehatan. Sesunguhnya ini merupakan pekerjaan pemerintah agar dapat menciptakan suatu kondisi menuju terciptanya lapangan kerja, melalui kerjasama intra-ministerial antara kementerian social, pendidikan, kesehatan dan kementerian tenaga kerja. Pemerintah dapat menciptakan suatu system kerja yang dapat menjamin kelangsungan hidup para manula dan idouso. Untuk kita membutuhkan suatu kebijakan politik dengan menetapkan dekret undang-undang tentang pendirian sebuah badang yang bergerak khusus untuk Servico Sosial da Comunidade(SSC) dan Servisu Nasional Saude (SNS). Dengan menetapkan undang-undang tersebut dan mendirikan badan Servico Social da Comunidade pemerintah dapat memberikan perhatian dan perawatan khusus kepada para manula dan orang-orang cacat diatas dari usia balita sampai 15 tahun. Oleh karenanya perlu adanya suatu konsep politik yang terarah dan membutuhkan suatu system kerjasama dengan kordinasi intra-ministerial terkait terutama ketiga kementerian yaitu; kementerian kesehatan, kementerian social dan solidaridade, kementerian pendidikan dan kementerian tenega kerja.
Untuk menjalankan fungsi dari Servisu Social da Comunidade(SSC) hirarki kerja harus berada dibawah kementerian solidaridade social. Kebijakan politik demikian dapat dimplementasikan dengan mendorong peranan Sector pribadi terutama para perusahan konstruksi, bekerjasama pemerintah dengan dalam suatu konsesi terhadap proyek pendirian kompleks perumahan bagi para manula dan anak-anak cacat di setiap Distrik.
Melalui kebijakan politik demikian Kementerian Kesehatan juga memiliki potensi yang besar untuk menciptkan lapangan kerja. Pemerintah perlu membentuk suatu badang yang khusus untuk mengontrol semua aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Melalui pembentukan badang atau departamen Servisu Nasional de Saude(SNS) segala pekerjaan yang terkait dengan kesehatan masyarakat berada dibawah control pemerintah.
Dengan konsep kebijakan politik Servico Nacional de Saude(SNS) pemerintah dapat mengontrol semua usaha-usaha atau pratek dokter pada klinik-klinik yang didirikan dan pekerja yang bekerja sebagai pekerja klinik semuanya berada dibawah badan organisasi SNS yang didirikan oleh pemerintah. Dengan demikian setiap warganegara per keluarga memiliki hak untuk mendapat asistensi kesehatan bukan saja secara gratis tapi tampa perbedaan.
Untuk memperlancar system kerja secara baik dan professional kerjasama intra-ministerial antara kementerian perpajakan dan kementerian tenaga kerja perlu mencetuskan sebuah badan khusus untuk menangani Seguro Nacional da Vida(SNV). Dengan kerjasama intra-ministerial dapat mengeluarkan suatu dekret undang-undang yang dapat mengatur tentang system kerja tersebut. Dengan demikian pemerintah mengontrol semua orang asing yang bekerja atau berdagang di Timor-Leste melalui badan tersebut.
Sentralisasi Pencari Kerja.
Pemerintah membutuhkan sebuah departemen yang berada dibawah departamen tenaga kerja, khusus untuk mengatur dan mengimplementasikan dekret Undang-Undang tentang pengaturan dan penerimaan tenaga kerja melalui pendirian Centro Informacao de Servicos (CIS) dengan fungsi sebagai sebuah badan yang dapat menangani masalah-masalah ketenagakerjaan guna mengurus kartu Seguro Nacional da Vida, pencari kerja, perekrutan tenaga pekerja.
CIS merupakan sebuah department yang dapat mengurus semua persoalan yang berurusan dengan masalah-masalah pekerjaan, prekrutan, asuransi jiwa terhadap semua jenis pekerjaan yang telah diidentifikasikan oleh pemerintah terhadap sector pribadi dan publik. Hal tersebut penting sekali untuk mengantisipasi pengganguran dapat memberikan dampak negative terhadap kesenjangan social karena melelaui CIS pemerintah menjamin setiap warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu setiap perekrutan yang dilakukan oleh CIS itu bukan saja untuk untuk semua jenis pekerjaan. CIS merupakan sebuah department yang didirikan kementerian Tenaga Kerja.
CIS Mengidentifikasikan semua pekerjaan yang ada di Timor-Leste dari pekerja buruh kasar, pekerja social, pekerja perkantoran, pekerja pertokoan dan pekerja perhotelan. Oleh karena pemerintah memiliki data-data tentang berapa perusahan, berapa pertokoan, perhotelan dan semua sector pribadi yang saat ini berada di Timor-Leste, maka segala sesuatu yang berurusan dengan test tertulis dan lisan akan dilakukan di CIS kemudian akan diumunkan oleh CIS nama-nama calon pekerja pada setiap media masa dan elektronik.
Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan politik melalui sebuah dekret undang-undang yang mengatur tentang jamin dari Negara akan kelanjutan dalam mengisi kekosongan ketika pekerja kehilangan pekerjaan. Jaminan kerja yang dimaksud dari pemerintah adalah ketika pekerja kehilangan pekerjaan atau tidak kerja pemerintah dapat memberi subsidi selama 3 sampai 6, setelah yang bersangkutan mendapat kembali pekerjaan yang bersangkutan melalui tax mengembalikan semua biaya yang ditanggung oleh pemerintah selama 3 atau 6 bulan tersebut. Melalui pengabdiannya dalam sebuah pekerjaan dimana saja pekerja itu bekerja secara langsung pekerja tersebut telah memberikan kewajibannya kepada Negara melalui pembayaran pajak terhadap Negara.
Selain itu kalau kita berbicara tentang asset pemerintah maka jalan raya merupakan aset pemerintah yang memberikan income bagi Negara. Perlu adanya suatu management yang baik agar dapat mengembalikan pengeluaran anggaran Negara melalui pajak jalan raya, pemerintah dapat menciptakan suatu kondisi dimana penguna jalan raya dapat memberikan konstribusi mereka bagi perwatan jalan. Misalnya pajak dikenakan untuk kendaran beroda empat dan roda dua, pemerintah dapat menetapkan sebuah kebijakan bahwa “barangsiapa yang membeli kendaraan bermotor harus memiliki ijin pajak jalan raya” ijin pengunaan jalan raya bisa mendapatkan enam bulan dan satu tahun.
